KUPANG – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai bagian dari dukungan penanggulangan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyaluran CPP ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 sebagai respons terhadap keadaan darurat bencana.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menyampaikan bahwa pemerintah (NFA) akan proaktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk memastikan bantuan pangan berupa beras dari CPP tepat sasaran.
“Penyaluran beras dari CPP akan disesuaikan dengan jumlah warga terdampak dan durasi kebutuhan. Kami pastikan bantuan ini cepat sampai untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak,” ujar Andriko saat menghadiri jamuan makan malam Wakil Gubernur NTT, Senin, (22/09).
Lebih lanjut, Andriko menegaskan bahwa bantuan pangan kebencanaan merupakan bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan dan mempercepat pemulihan pascabencana.
“Bantuan ini bukan hanya bentuk respons darurat, tetapi juga upaya memperkuat ketahanan pangan di daerah terdampak agar masyarakat dapat segera bangkit kembali,” jelasnya.
Kami akan terus memantau situasi dan menyesuaikan penyaluran CPP berdasarkan perkembangan status keadaan darurat di lapangan. “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mempercepat distribusi bantuan pangan agar dapat meringankan beban masyarakat terdampak banjir bandang di Nagekeo,” tutup Andriko.
Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma secara simbolis menerima bantuan dari Komisi IV DPR RI untuk korban banjir di Kabupaten Nagekeo, bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT. Bantuan yang diberikan berupa benih jagung hibrida untuk petani, paket sembako, serta kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak. Bantuan juga datang dari ID Food yang menyerahkan tambahan paket sembako.
“Bantuan ini sangat berarti bagi petani dan masyarakat yang terdampak bencana. Kami yakin dukungan dari Komisi IV DPR RI akan mempercepat program ketahanan pangan sekaligus pemulihan bagi warga yang terdampak banjir,” kata Johni.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat NTT. “Melalui kunjungan ini, kami ingin memastikan aspirasi masyarakat NTT mendapat perhatian. Harapannya, ada tindak lanjut nyata berupa kebijakan dan dukungan program untuk kemajuan NTT,” ujarnya.
Menurut Ahmad Yohan, pemberian bantuan ini juga menjadi simbol perhatian DPR RI terhadap daerah-daerah yang kerap menghadapi tantangan bencana alam. “Kami tidak hanya ingin hadir saat kunjungan kerja, tetapi juga membawa sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga Nagekeo yang terdampak banjir sekaligus memperkuat sektor pertanian di NTT,” tambahnya. HNFA
