MADIUN — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai satu tahun masa kepemimpinannya dengan capaian penting dalam revitalisasi sektor pertanian nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan dan perbaikan sistem pupuk nasional.
Sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyelenggarakan kegiatan Percepatan Pembentukan Brigade Pangan pada Kamis, (23/10/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui sinergi lintas lembaga, kolaborasi antara penyuluh, petani, dan pemerintah daerah, serta percepatan pembentukan kelembagaan petani yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), penyuluh pertanian dari tiga kecamatan penerima program Optimasi Lahan (Oplah) yaitu Dolopo, Dagangan, dan Gemarang serta empat ketua kelompok tani (Poktan), satu ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), Kepala Desa Jetis, dan Babinsa dari wilayah sasaran program Oplah.
Hadir pada kegiatan ini, Dewi Melani dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai Liaison Officer (LO) pembentukan Brigade Pangan di Kabupaten Madiun. Dalam sambutannya, perwakilan BBPP Ketindan ini menegaskan pentingnya peran penyuluh dalam mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang modern dan berkelanjutan.
“BBPP Ketindan siap mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan Brigade Pangan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Madiun. Melalui pendekatan pelatihan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor, Brigade Pangan diharapkan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan,” ujar Dewi Melani.
Sementara itu, Sepi Imam Rofei, Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, menyampaikan bahwa pembentukan Brigade Pangan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan pangan serta memperkuat daya saing sektor pertanian.
“Melalui Brigade Pangan, kita ingin menciptakan gerakan bersama antara penyuluh, petani, dan pemerintah dalam mengawal produksi pangan. Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan nyata menuju kemandirian pangan,” tegasnya.
Selain memperkuat kapasitas petani, program ini juga menjadi sarana pembinaan generasi muda milenial di sektor pertanian. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, diharapkan mereka dapat menjadi pelopor inovasi teknologi dan wirausaha tani modern.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pembentukan Brigade Pangan sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pangan nasional.
“Brigade Pangan adalah simbol kebangkitan petani Indonesia. Kita ingin petani menjadi subjek utama pembangunan, bukan hanya penerima manfaat. Dengan revitalisasi pupuk, efisiensi produksi, dan kolaborasi lintas sektor Indonesia menuju swasembada pangan yang mandiri dan berdaulat,” ujar Mentan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti turut memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam membentuk Brigade Pangan di berbagai wilayah.
“Penyuluh dan petani adalah garda depan transformasi pertanian Indonesia. Melalui Brigade Pangan, kita membangun ekosistem kolaboratif yang memperkuat kapasitas SDM, menumbuhkan inovasi, dan menyiapkan regenerasi petani muda,” ungkapnya.
Idha juga menambahkan bahwa BPPSDMP berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam bentuk pelatihan, pembinaan kelembagaan, dan fasilitasi pendampingan bagi seluruh anggota Brigade Pangan di Indonesia.
Dengan semangat kolaborasi, sinergi, dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, Kabupaten Madiun diharapkan menjadi salah satu contoh sukses implementasi Brigade Pangan di tingkat daerah sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, membangun kemandirian petani, dan menghidupkan kembali kejayaan pertanian Indonesia. Dewi Melani*
