DENPASAR – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Pertemuan Diseminasi Informasi Pemberdayaan Masyarakat bagi Fasilitator Desa Program READSI (Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative) dalam Mendukung Swasembada Pangan.
Pertemuan yang digelar di Makassar pada 4-6 Desember 2024 ini bertujuan memperkenalkan dan membagikan hasil-hasil penting dari program READSI, yang fokus pada pemberdayaan petani dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementan untuk memastikan program pertanian yang telah berjalan bisa diteruskan dan direplikasi di wilayah lain.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa SDM yang berkualitas ialah tulang punggung dalam pembangunan pertanian nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan bagi petani merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ketahanan pangan Indonesia.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kita sangat berharap dari program ini kita bisa mencapai swasembada pangan. Program pemberdayaan masyarakat ini bisa apapun bentuk kelembagaannya apakah korporasi, cluster, ataupun brigade pangan,” ujar Santi saat membuka pertemuan tersebut.
Menurut Santi, pemberdayaan masyarakat akan membuka peluang bagi petani untuk mengelola usaha pertanian yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan meningkatkan jumlah pendapatan.
“Kita harapkan dengan memberdayakan masyarakat bisa membangun korporasi, mengolah lahan yang luas secara berkelompok. Ini salah satu cara untuk masyarakat tani bisa berkembang. Dengan memanfaatkan pertanian yang modern tidak lagi konvensional. Sehingga bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih,” kata Santi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program READSI, Inneke Kusumawaty, menyampaikan bahwa program READSI ini sudah memasuki tahap akhir implementasi.
“Sekarang, kami fokus untuk memastikan bahwa hasil dari program ini dapat diterapkan di daerah lain, dan lebih banyak daerah bisa merasakan manfaatnya,” kata Inneke.
Melalui pertemuan ini, Kementan berharap bisa menyebarkan informasi terkait program pemberdayaan masyarakat yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas petani. Salah satu fokus utama adalah peran Brigade Pangan yang membantu memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas berbagai aspek penting lainnya, seperti penyusunan modul pelatihan dan evaluasi kinerja fasilitator desa. Diharapkan, dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, fasilitator desa, dan petani, keberlanjutan usaha tani setelah berakhirnya program READSI dapat terjamin.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Kementan berharap Indonesia mampu mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027.
Sebagai tambahan informasi, Kementan merangkaikan kegiatan ini dengan Pertemuan Reviu Peraturan Menteri Pertanian dan Modul Pelatihan dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 4 – 7 Desember 2024 yang berlangsung di Makassar.
Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 444 orang peserta yang terdiri dari Kepala UPT Pelatihan, Widyaiswara, Dosen, Guru, Pendamping DPMO, Fasilitator Desa, Fasilitator Bisnis, Praktisi Pemberdayaan Masyarakat, PPSU, DPMO dan Tim pelaksana NPMO Program READSI. CHA
