Penulis :
Farriza Diyasti (POPT Ahli Madya)
Yani Maryani (POPT Ahli Madya)
Eva Lizarmi (POPT Ahli Madya)
Balikpapan – Rapat Koordinasi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) se-Kalimantan Timur untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 24-26 September 2024 lalu, dengan mengusung tema Penguatan dan kolaborasi Kelembagaan BPT, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan BPT dari 7 wilayah administratif (kabupaten/kota).
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Kadisbun Kaltim) Ence Achmad Rafiddin Rizal menekankan bahwa perlindungan tanaman perkebunan memegang peran vital dalam mewujudkan pembangunan Nusantara Baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hidup. BPT sebagai garda terdepan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melaksanakan pendekatan pengendalian dengan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang ramah lingkungan dengan pengaplikasian Pestisida Harus Terakhir (“PHT”). Penerapan strategi perlindungan tanaman yang berkelanjutan ini diharapkan mampu menjadi model bagi daerah lain, dalam upaya bersama membangun Nusantara Baru yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, lanjutnya.
Tahun 2018, melalui Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Perkebunan telah mengalokasikan anggaran pembentukan 1 (satu) unit BPT di setiap Provinsi. Hal ini bertujuan sebagai trigger bagi setiap provinsi dengan maksud menjadikan BPT sebagai Gugus tugas yang bergerak secara cepat dibantu oleh Regu Pengendai OPT (RPO) / Kelompok Tani yang secara khusus menangani pengendalian OPT dan dapat dioperasionalkan setiap saat bila diperlukan. Dalam menjalankan tugasnya, BPT dan RPO difasilitasi dengan alat pengendali OPT dan Alat Pelindung Diri (APD), Drone untuk membantu kegiatan pengamatan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), serta kendaraan operasional roda empat. Diharapkan fasilitas yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Dengan adanya BPT dan RPO yang aktif dan konsisten mampu menjadi garda terdepan pengendalian OPT perkebunan sangat membantu petani dalam menurunkan serangan OPT di lapangan, seperti beberapa kasus serangan yang telah terjadi beberapa tahun terakhir dimana ada peran penting BPT dan OPT. Saat ini, perkembangan pembentukan BPT di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kurva positif, berawal dari 1 (satu) BPT yang dibentuk, kini BPT di Kalimantan Timur telah berjumlah 7 (tujuh) BPT yang juga membina masing-masing 10 orang petani sebagai Regu Pengendali OPT (RPO) di bawahnya.
Atas dasar hal inilah, Direktorat Perlindungan Perkebunan sangat mengapresiasi Dinas Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah secara mandiri dan komitmen membentuk dan membina BPT dan RPO di Provinsi Kalimantan Timur. Tercatat, Provinsi Kalimantan Timur merupakan Provinsi dengan jumlah BPT dan RPO terbanyak yang berkembang secara mandiri dibandingkan dengan wilayah lainnya. Provinsi Kalimantan Timur juga terus berinovasi dengan mengembangkan aplikasi pendukung kegiatan BPT dengan nama SIPAT BPT (Sistem Cepat Brigade Proteksi Tanaman) berisi informasi berupa:
a. Pelaporan Aksi Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman
b. Layanan Konsultasi Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
c. Informasi Terkini Aksi Pengendalian di Kab/Kota
Dengan adanya dukungan aplikasi SIPAT BPT diharapkan anggota BPT dan RPO semakin aktif melaporkan kegiatan pengendalian OPT di lapangan serta evaluasinya. Pada Rakor tersebut juga disampaikan dan disepakati beberapa hal diantaranya penguatan kelembagaan OPT dengan peningkatan komitmen dan komunikasi diantara anggota kelompok BPT dan RPO; BPT dan RPO membuat rencana kerja dalam hal pengamatan, pengendalian, serta evaluasi pasca pengendalian; ketika diperoleh informasi serangan OPT di lapangan diharapkan BPT dan RPO melaporkan hal tersebut ke pihak Kabupaten/Provinsi.
Untuk lebih memahami teknis pengendalian OPT di lapangan, dilakukan kegiatan lomba teknis pengendalian pada situasi serangan dan intensitas OPT tertentu dalam rangkaian kegiatan rakor BPT tersebut. Penilaian Teknik pengendalian OPT yang tepat dengan mempertimbangkan penggunaan APD serta pemilihan alat dan bahan pengendalian sesuai dengan contoh kasus soal yang diberikan. Kegiatan ini sangat efektif sebagai simulasi dalam mencapai esensi nilai penguatan kelembagaan BPT dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar pihak. BPT dan RPO yang berkelanjutan akan turut membentuk ekosistem perlindungan perkebunan partisipatif dengan keypoint sebagai berikut:
1. Perlindungan tanaman perkebunan secara berkelanjutan serta ramah lingkungan (eco-friendly)
2. Partisipatif dengan melibatkan secara aktif stakeholder terkait
3. Memaksimalkan Potensi pemanfaatan sumber pembiayaan dan program non APBN
4. Pembiayaan non-APBN dalam mendukung program/kegiatan dalam pencegahan dan penggulangan serangan OPT melalui fasilitasi dengan kerangka business to community.
Dengan terwujudnya ekosistem perlindungan perkebunan partisipatif maka akan mendorong skema kolaborasi lebih luas yang akan berimplikasi pada penguatan kelembagaan BPT dan RPO