PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Pertanian RI menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan evaluasi progres Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2025 untuk Zona 1, Selasa (8/7/2025).
Rakor berlangsung secara luring di Aula Kodim 1207/Pontianak dan daring, melibatkan lima wilayah: Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, dan Sambas.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kubu Raya, Awaludin, yang mewakili Bupati Kubu Raya. Dalam sambutannya, Pemkab Kubu Raya menegaskan komitmen mendukung program swasembada pangan nasional.
Penanggung Jawab Swasembada Pangan Kalbar, Roby Darmawan (Kepala BBPP Batu), menekankan pentingnya percepatan teknis di lapangan. Sesuai arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, OPLAH harus dijalankan cepat dan konkret.
“Penyelesaian SID dan konstruksi wajib tuntas akhir Juli 2025. Ini fondasi seluruh kegiatan tanam,” tegas Roby.
Program tanam OPLAH juga harus dimulai bulan ini dan rampung sebelum September, termasuk cetak sawah rakyat dan padi gogo. Pemerintah menekankan tidak ada ruang untuk penundaan demi capaian target produksi nasional.
Dalam pelaksanaan, pengolahan lahan akan dibagi berdasarkan musim tanam. Untuk Musim Tanam 1 (MT1), lahan dikelola petani; MT2 dan MT3 ditangani Brigade Pangan (BP).
“Kami mohon dukungan dari Kepala Dinas dan Babinsa untuk mengawal proses di lapangan. Kehadiran mereka krusial agar BP bekerja optimal,” ujar Roby.
Kepala Dinas Pertanian Kalbar menambahkan, provinsi menargetkan LTT 615.019 hektare hingga akhir September.
Seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) diinstruksikan turun ke lapangan, mencari lahan potensial, dan memastikan tanam tepat waktu.
Dalam sesi teknis, perwakilan kabupaten/kota Zona 1 menyatakan siap melaksanakan target LTT Juli 2025. Ini jadi sinyal positif bahwa program OPLAH akan berjalan serempak dan sesuai jadwal Kementan.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan OPLAH adalah tulang punggung ketahanan pangan.
“Setiap hektare harus dimanfaatkan. Optimalisasi lahan tidur adalah kunci swasembada berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa penguatan SDM pertanian, terutama penyuluh dan BP, menjadi prioritas.
“Mereka ujung tombak di lapangan. Kami pastikan mendapat pelatihan terbaik agar mampu mendampingi petani secara optimal,” katanya.
Rakor ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar percepatan tanam dan optimalisasi lahan berjalan tepat sasaran, menuju swasembada pangan nasional. Guritno/SAI/NNPPBATU
