BENGKAYANG — Pemerintah terus mengakselerasi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan Luas Tambah Tanam (LTT). Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Percepatan LTT dan Progres Optimalisasi Lahan (OPLAH) 2025 Zona 2, yang digelar di Aula Rangkaya, Kantor Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Rabu (9/7/2025).
Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu turut hadir dalam rakor yang memfokuskan perhatian pada dua kabupaten, yaitu Bengkayang dan Landak. Rakor ini merupakan bagian dari supervisi wilayah yang dibagi ke dalam empat zona di Kalbar, di mana BBPP Batu mendampingi teknis tiga kabupaten: Kapuas Hulu, Kubu Raya, dan Singkawang.
Rapat dibuka langsung oleh Bupati Bengkayang, yang menekankan pentingnya rakor sebagai forum evaluasi dan koordinasi antara pusat dan daerah.
“Ini langkah penting untuk mempercepat capaian tanam dan menyatukan arah menuju swasembada pangan,” ujarnya.
Kepala BMRP Kalbar, Anjar Suprapto mewakili Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan, menyampaikan bahwa 14 kabupaten/kota di Kalbar telah dibagi dalam empat zona supervisi guna mempercepat target tanam. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar monitoring dan evaluasi berjalan maksimal.
“Menteri Pertanian mengevaluasi capaian LTT tiap minggu, menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan target tercapai dan produksi meningkat,” jelasnya.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai pernyataan resmi, menekankan pentingnya optimalisasi lahan melalui program OPLAH. Ia menyebut OPLAH sebagai kunci menuju swasembada pangan berkelanjutan.
“Kita tak bisa lagi membiarkan lahan tidur. Setiap jengkal tanah harus dimaksimalkan, dengan kolaborasi semua pihak, dari pusat hingga desa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa keberhasilan program juga bergantung pada kualitas SDM pertanian.
“PPL dan Balai Pelatihan berperan vital. Kami terus memberi pelatihan terbaik agar mereka bisa mendampingi petani secara tepat dan solutif,” ujar Santi.
Rakor ini menjadi wadah sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku pertanian. Dengan evaluasi rutin dan pendampingan berkelanjutan, percepatan tanam diharapkan berdampak langsung pada peningkatan produksi sebagai fondasi swasembada pangan nasional. Guritno/SAI/BBPPBATU
