PONTIANAK – Rapat Koordinasi Regional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) digelar di Pontianak, Selasa (30/9/2025). Acara ini menghadirkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga perwakilan dinas koperasi lintas provinsi, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
Peserta yang hadir dalam rakor ini cukup komprehensif, antara lain Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi, Gubernur Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Asisten II Kubu Raya, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, pejabat tinggi madya dan pratama Kalimantan Barat, Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perwakilan BUMN seperti Bank Himbara, Telkom, Bulog, Kimia Farma, Biofarma, PT Pertamina Patraniaga, serta perwakilan dinas koperasi dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan gerakan besar negara. Hingga kini, telah dibentuk 81.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
“Ukuran keberhasilan koperasi itu sederhana: harus untung. Melalui rakor ini kami ingin koperasi desa memahami tata cara pencairan plafon dan pembuatan proposal kepada Bank Himbara. Koperasi Merah Putih harus benar-benar menjadi sokoguru perekonomian Indonesia,” tegasnya.
Dukungan terhadap peran koperasi desa juga datang dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menekankan bahwa koperasi desa memiliki peran vital menjaga stabilitas harga pangan.
“Ada gagasan besar dari Bapak Presiden yaitu satu desa satu koperasi. Koperasi Merah Putih akan menstabilkan harga pangan sehingga tak perlu ada operasi pasar,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti menyoroti pentingnya peran penyuluh dan pendamping lapangan dalam menguatkan koperasi desa, menegaskan komitmen untuk aspek kapasitas sumber daya manusia.
“Kami perkuat peran penyuluh dan pendamping agar koperasi tumbuh dari bawah, berbasis potensi lokal. Tujuannya jelas: petani makin sejahtera, desa makin mandiri,” tegasnya.
Sementara itu, dukungan pengembangan kapasitas dari Kementerian Pertanian diperkuat oleh kehadiran Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.
Melalui rakor ini, KDKMP ditegaskan tidak hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi juga motor penggerak perekonomian rakyat yang berdaya saing. Sinergi kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN diharapkan mampu mempercepat tercapainya desa mandiri dan sejahtera di seluruh penjuru negeri. Guritno/BBPPBATU
