MALANG – Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Brigade Pangan (BP) untuk wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, UPT Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan Brigade Pangan, Jumat (10/10/2025), bertempat di Ruang Tapak Liman BBPP Ketindan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala BBPP Ketindan Nomor 22/SM.120/I.15.3/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang percepatan pembentukan Brigade Pangan (BP) untuk wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan NTB, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, turut hadir para Penanggung Jawab Swasembada Kabupaten (PJ Swasembada) dari berbagai satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan, bahwa melalui Brigade Pangan, Kementan berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.
“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Mentan Amran.
Senada dengan arahan Mentan Amran, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa, tujuan Brigade Pangan Pertanian antara lain meningkatkan produksi pangan dengan menerapkan teknologi pertanian yang tepat guna dan berkelanjutan.
Sementara itu, dalam arahannya, Kepala BBPP Ketindan yang juga Plt. Sekretaris BPPSDMP, Nurul Qomariyah, menegaskan pembentukan Brigade Pangan merupakan langkah strategis untuk mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas pangan nasional melalui optimalisasi lahan (OPLAH) Nonrawa.
Nurul menjelaskan bahwa lahan OPLAH Nonrawa merupakan lahan yang mengandalkan air hujan atau memiliki infrastruktur pengairan sederhana di luar jaringan irigasi teknis, sehingga berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya dengan memanfaatkan sumber air alternatif.
“Upaya percepatan pembentukan Brigade Pangan di lokasi OPLAH Nonrawa sangat penting dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional. Melalui pemberdayaan petani dan optimalisasi sumber daya lahan dan air, kita dapat meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa BP akan menjadi wadah bagi petani milenial, pemuda desa, dan anggota kelompok tani untuk berkolaborasi dalam pengelolaan lahan pertanian berbasis teknologi dan pertanian modern. Setiap Brigade Pangan terdiri dari 15 orang anggota dengan luas lahan konsolidasi sekitar 200 hektar.
Program ini juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan ekonomi di bidang pertanian yang dikelola oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Petani Milenial, sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas dan pendapatan petani.
Selain aspek kelembagaan, Nurul juga menekankan pentingnya pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang melibatkan penyuluh pertanian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Brigade Pangan akan didorong untuk menerapkan prinsip pertanian modern berbasis data dan teknologi digital, dengan dukungan sistem informasi seperti SIMLUHTAN dan Aplikasi Brigade Pangan.
Melalui rakor ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku utama pertanian untuk mempercepat terbentuknya BP di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. BBPP Ketindan berkomitmen untuk terus mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pertanian tangguh, modern, dan berdaulat pangan nasional. Solikin/Nurhadi*
