KAPUAS HULU – Upaya percepatan Swasembada Pangan kembali diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Brigade Pangan (BP) Kabupaten Kapuas Hulu yang digelar pada Jumat (21/11/2025) di Aula Dinas Pertanian dan Pangan.
Rakor yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu bekerja sama dengan LO Swasembada Pangan Kementerian Pertanian ini dihadiri 100 peserta dari unsur OPD, BPS, Kodim 1206, Koordinator BPP, Mantri Tani, Penyuluh, Babinsa Pendamping BP, Manajer Brigade Pangan, serta jabatan fungsional dan tim LO.
Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam menjadi kunci keberhasilan program IP 300, yaitu indeks pertanaman tiga kali setahun yang tengah didorong secara nasional.
“IP 300 adalah kunci percepatan produksi padi nasional. Jika setiap daerah mampu menanam tiga kali setahun, swasembada pangan bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti, menekankan bahwa sinergi antara petani dan penyuluh adalah fondasi utama keberhasilan program di lapangan.
“Penyuluh pertanian dan petani adalah ujung tombak swasembada pangan. Dengan dukungan teknologi, pendampingan, serta program IP 300, kita bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” jelasnya.
Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh LO Swasembada Pangan Kementan, Eko Fendi Baskoro, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, percepatan Swasembada Pangan, serta penguatan Brigade Pangan sebagai pilar peningkatan produktivitas daerah.
Rakor kemudian berlanjut dengan pemaparan kondisi pangan global dan nasional, termasuk data FAO 2023 yang menyebut 725 juta penduduk dunia mengalami kekurangan gizi, serta 7–16 persen penduduk Indonesia masih rentan kelaparan. Situasi ini menjadi dasar penguatan agenda nasional terkait swasembada pangan, energi, dan air.
Peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan nasional, mulai dari program prioritas food estate, cetak sawah rakyat, optimasi lahan, hingga target penambahan 4 juta hektare luas panen pada 2029. Kebijakan tersebut diperkuat melalui regulasi seperti Inpres 2/2025 tentang percepatan pembangunan irigasi, Inpres 3/2025 tentang pendayagunaan penyuluh, dan Perpres 6/2025 mengenai tata kelola pupuk subsidi. Pemerintah menegaskan bahwa percepatan swasembada pangan merupakan agenda utama yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak di daerah.
Pembahasan utama rakor menyoroti evaluasi pelaksanaan Brigade Pangan 2024 dan penajaman strategi BP 2025. Kapuas Hulu tercatat telah merealisasikan optimasi lahan seluas 1.412 hektare atau 100 persen pada 2024, dengan tujuh BP yang beroperasi.
Sementara itu, OPLAH untuk BP 2025 telah tersedia 1.300 hektare dalam data SID dan ditargetkan 1.000 hektare dalam konstruksi. Tahun depan, BP diwajibkan memiliki struktur organisasi lengkap sesuai Kepmentan No. 109/2025 dan 808/2025, terdiri dari Manajer, Sekretaris, serta empat divisi, yaitu Produksi, Alsintan, Panen–Hilirisasi, dan Keuangan & Umum.
Evaluasi BP 2024 menunjukkan pendampingan dari BBPP Batu berjalan efektif, namun masih terdapat persoalan pada sinkronisasi pelaporan harian serta pemanfaatan alsintan yang belum optimal. Catatan ini menjadi fokus perbaikan untuk BP 2025, terutama dalam mendukung peningkatan Indeks Pertanaman menuju 200–300 dan provitas 5 ton per hektare. Program OPLAH pun menargetkan konsolidasi lahan minimal 150–200 hektare per BP sebagai fondasi pengembangan usahatani skala besar.
Pelaporan LTT menjadi isu penting yang mendapat penekanan khusus. Penyuluh diwajibkan melaporkan olah lahan, tanam, dan panen setiap hari melalui sistem ePusluh dan Monev BP, dengan tenggat waktu ketat: penyuluh hingga pukul 13.00 WIB, verifikasi kabupaten pukul 15.00 WIB, provinsi pukul 16.00 WIB, dan verifikasi nasional pukul 17.00 WIB.
Kapuas Hulu menghadapi tantangan signifikan karena realisasi LTT per 20 November 2025 baru mencapai 28,96 persen dari target 265 hektare untuk bulan tersebut. LO meminta agar pendampingan penyuluh diperkuat dan angka laporan diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan desimal.
Rakor juga membahas realokasi alat dan mesin pertanian untuk memperkuat operasional BP. Kapuas Hulu telah mendapatkan TR2, RCT, Crawler Rotary, pompa, dan power thresher sesuai kebutuhan Brigade Pangan, sementara usulan drone pertanian masih menunggu keputusan pusat. Forum diskusi turut menyoroti isu kepemilikan lahan BP, ketersediaan penyuluh di beberapa desa, efisiensi pelatihan, serta penguatan administrasi BP seperti MoU dan rencana usaha.
Sebagai langkah memperkuat komitmen bersama, seluruh KJF, Mantri Tani, Penyuluh Pendamping, dan Manajer BP menandatangani Pakta Integritas yang menegaskan akuntabilitas data, konsistensi pendampingan, dan akselerasi capaian LTT. Keputusan rakor menyepakati bahwa ketertiban pelaporan harian menjadi indikator kinerja penyuluh, sementara pelaksanaan OPLAH 2025 dikawal intensif oleh penyuluh, Babinsa, dan LO.
Rakor ditutup dengan harapan seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi, menata kembali strategi lapangan, dan bekerja lebih cepat dalam mengejar target swasembada pangan 2025 di Kapuas Hulu. Pararto/SAI/BBPP BATU
