MAKASSAR – Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Ito Hediarto memastikan pasokan cabai secara nasional cukup menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Menurut dia, yang perlu dijaga saat ini adalah kelancaran distribusi, terutama pengiriman lewat jalur laut.
Hal itu disampaikan Ito di sela kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/10/2026).
“Kalau untuk cabai sendiri cukup, tinggal kita lihat saja sisi distribusinya,” kata Ito.
Ito menjelaskan, pengiriman cabai ke daerah yang harus melewati laut kerap tersendat di jalan. Kondisi itu dapat menurunkan pasokan di daerah tujuan dan akhirnya mendorong harga naik.
Untuk menjaga harga, Bapanas memantau perkembangannya lewat rapat inflasi yang digelar setiap Senin. Ito menyebut cabai dan beras sebagai dua komoditas yang biasanya naik jelang akhir tahun.
“Di rapat-rapat inflasi setiap Senin, kita sampaikan, kita jaga harga-harga ini supaya tidak menjadi bagian dari inflasi,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan distribusi, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP). Program ini membantu memobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan, sehingga beban biaya distribusi berkurang dan cabai bisa sampai ke konsumen dengan harga lebih terjangkau.
Bapanas menaruh perhatian serius pada perkembangan harga cabai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (19/10/2026), menunjukkan hampir 90 persen kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga cabai.
Realisasi anggaran FDP saat ini sekitar 69,5 persen. Dengan demikian, masih ada sekitar 30,5 persen anggaran yang tersedia untuk daerah yang mengalami kenaikan harga ekstrem.
Urgensi distribusi cabai juga muncul dalam telekonferensi GPM nasional yang menghubungkan Jakarta dengan sejumlah daerah. Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menyebut cabai masih menjadi pemicu inflasi di Papua. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa daerahnya sangat bergantung pada pasokan dari luar pulau, termasuk cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kondisi seperti inilah yang menjadi sasaran FDP.
Selain cabai, Ito memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat selama Nataru. Bapanas telah berkoordinasi dengan Perum Bulog agar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan tersedia setiap bulan.
“Insya Allah tidak usah khawatir dari masyarakat, setiap bulannya akan ada beras di masyarakat, termasuk di bulan Desember,” kata Ito.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menambahkan, Bulog telah diperintahkan menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 sesuai surat Bapanas. Kemasan beras sudah siap. Bulog kini menunggu data penerima dari Kementerian Sosial.
Dari sisi stok, Perum Bulog menguasai 4,56 juta ton beras per 21 Oktober 2026. Pemerintah juga menugaskan Bulog menyalurkan 1,03 juta ton beras SPHP di seluruh Indonesia sepanjang 2026, serta 391.000 ton jagung SPHP bagi peternak.
*GPM serentak di 2.236 titik*
Pada hari yang sama, GPM digelar serentak di 2.236 titik di seluruh Indonesia. Di Makassar, kegiatan berlangsung di dua titik dengan 1.000 voucher belanja senilai Rp15.000 per voucher, yakni 400 lembar di titik pertama dan 600 lembar di titik kedua. Warga sudah memadati lokasi sejak pukul 06.00 Wita, satu jam sebelum jadwal buka.
Turut hadir di Makassar antara lain Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas Hermawan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rizki Ernadi Wimanda. HNFA
