Tangerang – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjen Perkebunan) mendorong para pekebun bisa memanfaatkan program sarana dan prasarana (sarpras) untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit.
penyediaan sarpras untuk intensifikasi seluas 10.000 ha. Ketiga, pembuatan atau peningkatan jalan kebun dan tata kelola air 8.000 ha. Keempat, mesin pertanian 20 unit.
Kelima, alat transportasi 25 unit. Keenam, sertifikasi ISPO 140 paket. Ketujuh, alat pascapanen 40 paket. Kedelapan, infrastuktur pasar 5 paket. Kesembilan, unit pengolahan hasil 7 unit.
“Ini perlu kita manfaatkan secara maksimal karena target ini sepenuhnya didukung oleh Badan Pengelola Daba Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sehingga harapan kita dengan usulan yang ada, bisa mendapatkan dana dukungan untuk sarpras,” ungkap Ardi.
Terkait usulan rekomendasi teknis (rekomtek) program sarpras tahun ini, Ditjen Perkebunan menggunakan aplikasi pengusulan sarpras. “Hal ini penting guna memperoleh akuntabilitas dari usulan tersebut, termasuk histori dan bagaimana perbaikan usulan rekomendasi teknis yang sudah masuk,” ujar dia.
Pertama, pengusul (kelembagaan pekebun) melakukan pendaftaran akun pada website sarpras online. Kedua, tim verifikasi kabupaten/pusat melakukan validasi akun yang didaftarkan oleh lembaga pengusul.
Ketiga, jika akun sudah divalidasi pengusul mendapatkan password untuk diinput login pada website sarpras online. Keempat, pengusul sudah dapat menginput dokumen persyaratan program sarpras sesuai dengan jenis kegiatan yang diinginkan.
Kelima, jika seluruh dokumen sudah dipenuhi proposal dapat diteruskan ke dinas kabupaten untuk selanjutnya dilakukan verifikasi berjenjang oleh dinas kabupaten, provinsi pusat dan BPDPKS.
Menurut Ardi, ada tiga faktor kesuksesan program sarpras yakni pendampingan, pendanaan dan data. Tiga hal ini yang dibutuhkan adalah kecepatan dan ketepatan, ujar dia.
“Dalam program sarpras tahun 2023 hingga kini sudah ada 213 usulan melalui aplikasi. Kita sudah verifikasi sampai tingkat Ditjen Perkebunan sebanyak 20 usulan dan berharap dengan adanya akseselarasi yang sudah kita lakukan semua usulan yang masuk ini bisa segera terverifikasi dan terbit rekomendasi teknsinya,” jelas dia.
Ardi berharap, program sarpras pada 2024 dapat melakukan usulan rekomtek mulai awal tahun. “Kita berharap BPDPKS bisa mendukung kegiatan satuan kerja (satker) sarpras opersional di awal tahun supaya usulan dari para pekebun di daerah dapat tersampaikan ke Ditjen Perkebunan melalui aplikasi,” terang dia. Humas Ditjenbun
