SINTANG – Percepatan tanam di Kalimantan Barat terus didorong. Salah satu upayanya melalui Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) Zona 3 yang digelar di Aula Praja Kantor Bupati Sintang, Kamis (10/7/2025).
Hadir dalam rakor ini Kepala BBPP Batu, Roby Darmawan, selaku Penanggung Jawab Swasembada Pangan untuk wilayah Kapuas Hulu, Kubu Raya, dan Singkawang.
Rakor yang berlangsung secara luring dan daring ini bertujuan menyamakan persepsi pelaporan dan mengevaluasi capaian LTT 2025 di lima kabupaten: Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu.
Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, membuka acara dan menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan.
“Kerja sama semua pihak, dari pusat hingga daerah dan pelaku lapangan, sangat penting untuk percepatan tanam, terutama di periode krusial Juli–September,” ujarnya.
Kepala Dinas TPH Provinsi Kalbar menyebutkan target tanam tahun ini mencapai 615.059 hektare, hampir dua kali lipat dari sebelumnya. Hingga awal Juli, baru tercapai 112.473 ha. Sekitar 5.000 ha tambahan dibutuhkan agar keluar dari zona kuning.
Ia menekankan dua hal: pentingnya pencatatan seluruh aktivitas tanam dalam sistem pelaporan resmi, serta optimalisasi bulan Juli dan Agustus yang selama ini kurang dimanfaatkan.
Ia juga menegaskan perlunya mempercepat kegiatan optimalisasi lahan (OPLAH) dan cetak sawah agar konstruksi dan tanam selesai paling lambat akhir September, sehingga hasilnya masuk dalam produksi tahun ini.
Rakor ini dihadiri Forkopimda, Satgas Swasembada Pangan, unsur TNI dari Kodim Sanggau, Sintang, dan Putussibau, serta perwakilan dari BULOG, BRMP Kalbar, dan dinas pertanian serta ketahanan pangan dari lima kabupaten di zona 3.
Diskusi difokuskan pada evaluasi tanam, identifikasi hambatan, dan penetapan target tanam Juli 2025: Melawi 20 ha, Sekadau 104 ha, Sanggau 432 ha, Kapuas Hulu 63 ha, dan Sintang 165,75 ha. Target ini jadi bagian strategi bersama untuk mengejar capaian LTT Kalbar.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya program OPLAH sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
“Kita harus optimalkan lahan tidur dan tingkatkan produktivitas. Peran aktif semua pihak, dari pusat hingga daerah, sangat dibutuhkan,” tegasnya.
Senada, Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa PPL dan Balai Pelatihan adalah ujung tombak pelaksanaan OPLAH.
“Kami terus memperkuat kapasitas mereka agar pendampingan petani lebih efektif. Supervisi seperti ini penting agar pelatihan benar-benar berdampak di lapangan,” jelasnya.
Rakor ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Percepatan tanam Juli–September diharapkan menjadi tonggak keberhasilan pencapaian target nasional 2025. Guritno/SAI/BBPPBATU
