KUPANG – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya percepatan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini dipandang penting mengingat inflasi pangan di daerah tersebut pada Agustus mencapai 2,7 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 2,3 persen.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto, saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog Tenau Kupang, Senin (22/9/2025), menegaskan bahwa stok beras SPHP di NTT harus segera disalurkan agar efektif menahan kenaikan harga di pasar.
“Beras SPHP di NTT baru tersalurkan sekitar 25 persen dari alokasi 28 ribu ton. Masih ada ruang besar yang harus segera digerakkan, apalagi daya beli masyarakat NTT relatif rendah. Dengan mempercepat distribusi, manfaat program ini akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Andriko.
Andriko menekankan, percepatan distribusi menjadi kunci agar inflasi pangan di NTT tetap terkendali. Ia mendorong Bulog bersama pemerintah daerah untuk lebih proaktif menyalurkan SPHP, tidak hanya melalui ritel modern di kota, tetapi juga sampai ke pasar tradisional, desa, dan pulau-pulau terluar.
“Beras SPHP yang tersedia di gudang harus segera digerakkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan percepatan distribusi hingga ke desa-desa, terutama di kabupaten dengan tingkat kerentanan pangan tinggi, masyarakat NTT akan semakin mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Lebih lanjut, Andriko menambahkan bahwa pola distribusi SPHP di NTT perlu adaptif dengan kondisi geografis kepulauan. “Transportasi laut antar pulau memang menjadi tantangan, namun hal ini bisa diatasi dengan memperkuat kolaborasi. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra strategis untuk mempercepat penyaluran. Dengan cara ini, beras tidak hanya beredar di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa dan pulau-pulau terluar. Inilah bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat kecil,” ungkap Andriko.
Adapun beras SPHP yang disalurkan melalui ritel modern dijual dengan harga Rp 12.500 per kilogram (kg) untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi), Rp 13.100 per kg untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Kalimantan, NTT), serta Rp 13.500 per kg untuk zona 3 (Maluku dan Papua). Kebijakan zonasi harga ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas program stabilisasi pasokan dan harga beras, terutama di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
Secara nasional, per 21 September realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 401,7 ribu ton atau 26,79 persen dari total target penyaluran pada tahun 2025 sebanyak 1,5 juta ton. Dengan demikian, target penyaluran SPHP tahun ini masih menyisakan sekitar 1,098 juta ton.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap langkah NFA. Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menegaskan perlunya Bulog segera menyalurkan stok beras yang ada di gudang ke pasar tradisional, khususnya di pedesaan. “Kami mendorong Bulog untuk aktif memasarkan beras ke desa-desa agar masyarakat lebih mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau, jadi ini harus kita kawal bersama” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menekankan pentingnya penyederhanaan mekanisme di lapangan dalam digitalisasi penyaluran SPHP. “Sistemnya sudah ada melalui Klik SPHP, tinggal memastikan proses distribusi berjalan lancar. Intinya beras SPHP harus sampai kepada masyarakat yang berhak, terutama di daerah dengan kerentanan pangan tinggi,” ujar Arief.
“Satu lagi, pemerintah juga memastikan keberlanjutan program bantuan pangan beras. Pada Oktober dan November, sebanyak 365,5 ribu ton beras akan kembali disalurkan kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Jika dibutuhkan, bantuan tersebut bisa diperpanjang hingga Desember sesuai hasil evaluasi,” tegas Arief. HNFA
