Gelar Rakor Brigade Pangan di Kalbar, Kementan Dorong Percepatan Swasembada dan Penguatan SDM Pertanian

PONTIANAK – Dalam upaya memperkuat kemandirian pangan dan percepatan pembentukan Brigade Pangan di wilayah Kalimantan Barat, Kementerian Pertanian Kementan) melalui Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Brigade Pangan Kalbar, bertempat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (21/10/2025).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kolaborasi dan percepatan kerja nyata di lapangan.

“Kita tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Ketahanan pangan adalah kunci kedaulatan bangsa. Karena itu, percepatan pembentukan Brigade Pangan harus menjadi gerakan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan produksi pangan nasional terus meningkat dan merata,” tegas Mentan Amran.

Selaras dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM melalui pembentukan Brigade Pangan menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan program.

“SDM pertanian adalah ujung tombak dalam mewujudkan kemandirian pangan. Melalui Brigade Pangan, kita dorong petani, penyuluh, dan pelaku usaha tani untuk lebih tangguh, terampil, dan berorientasi hasil,” ujar Santi.

Rakor dibuka oleh Kepala BBPP Batu Roby Darmawan, selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan agar sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan.

“Kalimantan Barat saat ini telah memiliki 48 Brigade Pangan aktif. Namun percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaannya perlu terus dilakukan agar sinergi lapangan semakin kuat dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh petani,” ungkap Roby.

Dalam rapat yang dihadiri oleh para penyuluh pertanian, KJF penyuluh provinsi, staf BBPP Batu, dan penyuluh pendamping Brigade Pangan se-Kalimantan Barat, dibahas sejumlah hal teknis, antara lain pelaporan kegiatan lapangan melalui sistem open camera evidence, percepatan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pembahasan data cropping pattern dan peningkatan indeks pertanaman (IP).

Dari hasil evaluasi, Kalimantan Barat mencatat produksi beras mencapai 3,3 juta ton pada periode Oktober 2024 – September 2025. Oplah tanam telah mencapai IP 245, dan ditargetkan meningkat atau minimal setara pada periode tanam 2025–2026. Beberapa kabupaten juga telah menerima dukungan alsintan, seperti Kabupaten Sintang yang mendapat 20 unit traktor roda dua, 5 unit traktor roda empat, dan 5 unit combine harvester. Tambahan dua unit combine harvester juga diberikan di wilayah Muara Pawan.

Rakor juga membahas ketentuan pengelolaan lahan Brigade Pangan yang tidak boleh digabung dengan program lain seperti cetak sawah rakyat atau CSR karena memiliki perbedaan dalam CPCL. Selain itu, disampaikan bahwa batas minimal lahan Brigade Pangan rata-rata 200 hektare, dan kelompok dengan luasan di bawah itu belum memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan alsintan.

Sebagai tindak lanjut, Kementan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para pendamping Brigade Pangan di tiga kabupaten, yaitu Sambas, Sintang, dan Ketapang, pada tanggal 23 Oktober 2025, guna memperkuat kompetensi SDM pertanian di lapangan.

Menutup kegiatan, perwakilan KJF Penyuluh Provinsi Kalbar memberikan pesan motivasi yang menginspirasi peserta rapat.

“Kapal tidak dibuat untuk terus berlabuh di dermaga, tetapi untuk berlayar menembus ombak dan menghadapi badai. Begitu pula dengan kita. Nilai sejati bukan terlihat saat berada di zona nyaman, tetapi ketika berani menghadapi tantangan.”

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat semakin solid dalam mempercepat pembentukan Brigade Pangan di seluruh Kalimantan Barat. Program ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting menuju terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Hardi/BBPPBATU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *