SITUBONDO – Dalam rangka mendukung Program Swasmbada Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menyelenggarakan pertemuan Penyerahan Rekomendasi Pencairan Optimasi Lahan dan Pompanisasi serta Sosialisasi Percepatan Pembentukan Brigade Pangan pada Kamis (23/10/2025) di Markas Kodim 0823/Situbondo. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui sinergi lintas lembaga dan percepatan pembentukan kelembagaan petani yang tangguh.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dadang Aries Bintoro, Komandan Kodim 0923/Situbondo yang diwakili Perwira Seksi Teritorial (Kapten/Inf Girham), Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Sri Suhesti, Ketua Poktan dan Gapoktan penerima manfaat Oplah yang meliputi 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Panarukan, Situbondo, Panji, Kapongan, Mlandingan, Kendit, Jangkar dan Asembagus serta perwakilan calon 2 Brigade Pangan yang terdiri dari unsur manajer dan sekretaris serta ketua divisi.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam arahan di berbagai kegiatan, mengatakam tentang swasembada pangan mencakup percepatan pencapaian swasembada dalam satu tahun, peningkatan produksi melalui modernisasi pertanian (teknologi, benih unggul, mekanisasi), optimalisasi lahan seperti cetak sawah baru dan pompanisasi, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk stabilitas harga.
Saat ini Kementan juga berupaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern dan melibatkan generasi muda.
“Brigade Pangan akan menjadi garda terdepan dalam mengelola dan mengoptimalkan lahan pertanian secara modern, profesional dan terampil dengan menjalankan usaha yang berorientasi bisnis dan menghasilkan pendapatan dan keuntungan,” kata Mentan Amran.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti turut memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah daerah dalam membentuk Brigade Pangan di berbagai wilayah.
“Penyuluh dan petani adalah garda depan transformasi pertanian Indonesia. Melalui Brigade Pangan, kita membangun ekosistem kolaboratif yang memperkuat kapasitas SDM, menumbuhkan inovasi, dan menyiapkan regenerasi petani muda,” ungkapnya.
Santi juga menambahkan bahwa BPPSDMP berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam bentuk pelatihan, pembinaan kelembagaan, dan fasilitasi pendampingan bagi seluruh anggota Brigade Pangan di Indonesia.
Djoko Witono dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan selaku Liaison Officer (LO) dalam proses pembentukan Brigade Pangan di Kabupaten Situbondo, hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BBPP Ketindan menyampaikan pentingnya sinergi antar instansi dan peran aktif penyuluh dalam menggerakkan petani menuju sistem pertanian yang lebih adaptif, modern, dan berkelanjutan.
“BBPP Ketindan siap mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan Brigade Pangan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Situbondo. Melalui pendekatan pelatihan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi, diharapkan Brigade Pangan dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan,”jelas Witono.
Sementara itu, Basmalah Budi Utama selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo menuturkan bahwa pembentukan Brigade Pangan merupakan langkah strategis jangka pedek sekaligus jangka panjang dalam penyesuaian diri terhadap kemajuan teknologi khususnya di bidang pertanian serta sebagai bentuk wujud regenerasi SDM pertanian.
Dari pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting terkait Brigade Pangan, antara lain penyamaan persepsi mengenai konsep dan fungsi Brigade Pangan, pemetaan dan pengelompokan lokasi pembentukan Brigade Pangan di Kabupaten Situbondo, serta komitmen bersama dalam pembentukan Brigade Pangan. Hasil diskusi menetapkan target pembentukan dua(2) Brigade Pangan di Kabupaten Situbondo, yang akan menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis komunitas petani. Djoko Witono*
