MALANG – Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelatihan Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan Provinsi Jawa Timur pada Rabu (19/11/2025), bertempat di Ruang AOR BBPP Ketindan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BBPP Ketindan secara daring, Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur, Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan serta Widyaiswara BBPP Ketindan.
Sebanyak 39 perwakilan dari 13 Kabupaten antara lain Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, Nganjuk, Jombang, Malang, Madiun, Magetan, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep lokasi Brigade Pangan mewakili kegiatan hadir secara daring.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Brigade Pangan akan terus diperkuat sebagai garda terdepan modernisasi pertanian. Program Brigade Pangan merupakan bagian dari strategi akselerasi swasembada pangan nasional, sekaligus upaya konkret dalam meregenerasi petani di tengah tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan global.
“Program ini dirancang untuk mendorong pertanian berbasis bisnis dan teknologi yang dikelola oleh generasi muda,” kata Amran.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyatakan hal serupa.
“Brigade Pangan adalah gerakan bersama antara penyuluh, petani, dan pemerintah untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan daerah,” katanya.
Program ini juga menjadi wadah penting untuk mendorong regenerasi petani melalui pemberdayaan generasi muda, yang diharapkan menjadi inovator dan pelopor di sektor pertanian.
Rakor dibuka secara resmi oleh Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah. Dalam sambutannya Nurul menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan pertanian sebagai langkah strategis menghadapi dinamika ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis energi, disrupsi rantai pasok, serta alih fungsi lahan, penguatan kelembagaan pertanian berbasis wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas pangan nasional,” ujar Nurul.
Nurul juga menambahkan bahwa pembentukan Brigade Pangan merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong percepatan tanam, efisiensi usaha tani, mitigasi gagal panen, serta optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Brigade Pangan kini tidak hanya dibentuk di wilayah rawa atau lahan sub-optimal, namun kebutuhan pembentukannya di lahan non-rawa semakin besar dan tidak dapat diabaikan,” tambahnya.
Setelah pembukaan, rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur, Musdalipah, yang menyampaikan mekanisme penyelenggaraan pelatihan. Dilanjutkan oleh Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan, Agus Wahana, yang memaparkan petunjuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev). Dan penjelasan mekanisme anggaran yang disampaikan Ketua Tim Kerja Keuangan, Lilik Nuryani.
Melalui rakor ini, BBPP Ketindan berharap seluruh rangkaian pelatihan dapat berlangsung lebih terarah, efektif, serta menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi Brigade Pangan di Jawa Timur dan diharapkan mampu memperkuat fungsi Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam percepatan tanam, efisiensi usaha tani, dan peningkatan ketahanan pangan daerah. Musdalipah/Humas BBPP Ketindan
