Optimalkan OPLAH dan Brigade Pangan, Kementan Pacu Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kalbar

Pontianak – Komitmen mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Kementerian Pertanian melalui Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Percepatan dan Pencapaian Target Swasembada Pangan Berkelanjutan Tahun 2026 di Aula Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (9/6/2026).

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengevaluasi capaian program dalam rangka mempercepat terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan di Kalimantan Barat. Selain itu, kegiatan ini juga membahas berbagai langkah percepatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan dan penguatan kelembagaan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program Optimasi Lahan (OPLAH) merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Kita harus mengoptimalkan lahan yang belum produktif dan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. OPLAH merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tegas Mentan Amran.

Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Dengan kolaborasi yang kuat, setiap potensi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, khususnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Brigade Pangan, dan tenaga pendamping yang bertugas langsung di lapangan.

“PPL dan Brigade Pangan merupakan garda terdepan dalam mendukung pelaksanaan OPLAH maupun berbagai program peningkatan produksi pangan lainnya. Karena itu, mereka harus dibekali kompetensi yang memadai agar mampu mendampingi petani secara efektif dan memberikan solusi terhadap berbagai tantangan di lapangan,” ujar Santi.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu, Ugik Romadi, selaku PJ Brigade Pangan Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan bahwa Brigade Pangan memiliki peran strategis dalam mengawal percepatan pencapaian target swasembada pangan melalui penerapan mekanisasi pertanian dan pendampingan intensif kepada petani.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kedisiplinan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan yang telah diberikan pemerintah.

“Kerja harus dilakukan secara kolektif, terstruktur, dan berbasis mekanisasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Brigade Pangan harus menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh Brigade Pangan penerima bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui program BP OPLAH 2024, BP OPLAH 2025, dan BP CSR 2025 wajib memaksimalkan pemanfaatannya untuk mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi pangan.

“Alsintan yang telah diberikan harus dimanfaatkan secara optimal dan penggunaannya dilaporkan secara berkala. Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan yang sejalan dengan Asta Cita Presiden,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satgas Swasembada Pangan, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, serta berbagai pemangku kepentingan terkait di Kalimantan Barat. Selain menjadi forum evaluasi capaian program, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memaparkan progres percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis sebagai tindak lanjut percepatan program.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam mendukung pencapaian target swasembada pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2026.

Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani, diharapkan target swasembada pangan berkelanjutan dapat tercapai sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian. ISKANDAR/DWI/BBPPBATU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *