PADANG – Upaya percepatan penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meninjau langsung penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat terdampak banjir di Padang, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI yang akrab disapa Titiek Soeharto menyampaikan bahwa bantuan pangan berupa beras, minyak goreng, gula, dan mi instan telah disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak.
“Hari ini kami membantu Bulog untuk menyalurkan beras, minyak, mie, dan gula untuk masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ini tidak hanya untuk Kota Padang, tetapi untuk seluruh Sumatera Barat, termasuk juga Sumatera Utara dan Aceh,” ujarnya.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa stok logistik pangan dalam kondisi sangat siap untuk digelontorkan. Total stok logistik di Sumbar mencapai 6.560 ton, terdiri dari bantuan pangan reguler, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) provinsi dan kabupaten/kota, serta alokasi khusus bencana.
Andriko menjelaskan bahwa bantuan pangan reguler di Sumbar mencakup 5.445 ton beras dan 1.089.156 liter minyak goreng. Selain itu, CPPD provinsi dan kabupaten/kota masih memiliki cadangan 757 ton, ditambah bantuan bencana sebesar 358 ton. Hingga akhir November, realisasi distribusi bantuan telah mencapai 61 persen, dan seluruh Bupati serta Wali Kota menargetkan penyelesaian pada minggu pertama Desember.
“Di minggu pertama Desember ini, kita optimis realisasi mencapai seratus persen, sehingga kebutuhan pangan masyarakat untuk dua bulan ke depan sudah aman. Paket bantuannya berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng bagi setiap keluarga penerima,” ujar Andriko.
Secara keseluruhan, total bantuan yang digelontorkan oleh Bulog melalui penugasan Bapanas untuk tiga provinsi terdampak banjir yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 34 ribu ton beras dan 6,86 juta liter minyak goreng.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, turut memberikan apresiasi atas percepatan respons pemerintah pusat.
“Kami melihat respon yang sangat sigap dari pemerintah pusat, terutama dalam ketersediaan pangan. Dukungan ini mempercepat pemulihan warga, karena kebutuhan dasar mereka dapat langsung terpenuhi. Kami siap memperkuat koordinasi agar distribusi bantuan di lapangan berjalan tertib dan tepat sasaran,” ujar Vasko.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng bagi setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) di tiga provinsi tersebut. Langkah percepatan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang wilayahnya terdampak dan terisolasi tetap mendapatkan akses pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan memastikan ketersediaan pangan tetap aman.
“Pemerintah bergerak cepat. Begitu ada laporan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, kami langsung memproses bantuan beras dan minyak goreng. Bulog, Bapanas, TNI, Polri, semuanya lengkap di lapangan. Saya minta percepatan distribusi agar masyarakat segera mendapatkan bantuan,” ujar Amran dalam konferensi pers pada Jumat (28/11/2025) di Jakarta.
Lebih lanjut, Badan Pangan Nasional terus berkoordinasi dengan BPBD, Bulog, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar distribusi pangan merata. Selain bantuan tahap awal, Bapanas membuka ruang bagi daerah yang masih membutuhkan tambahan beras bantuan bencana untuk mengajukan permohonan resmi sehingga dapat segera diproses berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat.
“Kami ingin memastikan tidak ada daerah yang kekurangan beras selama masa darurat. Seluruh mekanisme kami lakukan secepat mungkin agar masyarakat merasa terlindungi,” ujar Andriko.
Dengan ketersediaan logistik yang kuat dan dukungan lintas lembaga, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan rampung sesuai jadwal. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama saat menghadapi bencana. BBPP KETINDAN
