SUBANG – Pemerintah yang saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh aspek ketahanan pangan sebagai prioritas utama penunjang perwujudan swasembada pangan. Guna mendukung itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) turut berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi swasembada pangan tersebut.
Salah satunya melalui penguatan desa sebagai basis utama kemandirian pangan. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, sebagai ujung tombak penghasil pangan, desa memegang peranan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa kunci kemandirian pangan nasional itu berada di desa. Oleh karena itu, dalam menguatkan swasembada pangan, kami mendukung sepenuhnya inisiatif dari semua pihak yang mendorong produktivitas dan kemandirian pangan,” ujar Arief seusai menghadiri ‘Peringatan Hari Desa dan Festival Bangun Desa Bangun Negeri’ yang digelar di Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa swasembada pangan perlu didorong dari tingkat desa, misalnya dengan pengembangan lumbung pangan. Swasembada pun dapat dimulai dari tingkat desa yang mampu menunjang ketahanan pangan secara nasional. Ini penting supaya cadangan pangan masyarakat desa selalu ada, sehingga hasil panen petani pun selalu terserap,” lanjutnya.
Berkaitan dengan itu, NFA telah memetakan untuk pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Berdasarkan survei klasifikasi LPM yang dilakukan sampai November 2024, total LPM yang aktif di seluruh Indonesia ada sebanyak 1.751 yang tersebar pada 34 provinsi.
Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki jumlah LPM terbanyak kedua secara nasional. Jumlahnya ada 189 LPM. LPM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan 337 LPM. Sementara petani yang ada di Kabupaten Subang sendiri telah memiliki program kerja sama ‘Mitra Tani’ bersama Perum Bulog dengan total luasan mencapai 100 hektare.
LPM sendiri merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat dan mesin pengolahan. Ini dibangun untuk memperkuat Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sebagai bagian dari Cadangan Pangan Nasional. Dengan adanya CPM dapat membantu antisipasi tatkala terjadi paceklik, fluktuasi harga, dan bencana.
“Selain LPM, pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal di desa juga akan kita galakkan. Ini karena pangan lokal termasuk penting dan strategis. Kita akan dorong sepenuhnya pemanfaatan pangan lokal sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung swasembada pangan. Ini telah sesuai amanat dalam Perpres 81 Tahun 2024,” tutup Arief.
Tentang LPM pun menjadi salah satu fokus dalam arahan Presiden Prabowo Subianto (10/12/2024) yang lalu. Saat itu, Kepala Negara mendorong pengembangan lumbung pangan nasional hingga dapat menyentuh ke tingkat desa.
“Kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun,” titah Presiden.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menjelaskan semangat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan. “Ini baru 3 bulan, (tapi) kita sudah putuskan tidak impor beras. Bapak Presiden bilang semangat dulu, kerja keras dulu, usaha dulu. Jangan sedikit-sedikit impor,” beber Zulhas.
“Dan yang paling penting, Presiden perintah kepada kita semua, kepada Bulog, makanya nanti Gubernur, Bupati, TNI Polri harus ikut serta, Presiden memerintah (harga gabah) Rp 6.500. Tolong dikawal. Ini tanggal 15 (Januari) baru berlaku, berarti besok mulai berlaku. Besok petani harus terima gabah, kata Bapak Presiden Rp 6.500 tidak boleh kurang,” sambungnya.
“Kita semua mengawal agar program swasembada pangan secepat-cepatnya bisa terlaksana. Presiden kita sungguh cintanya kepada rakyat luar biasa. Bapak presiden kita seorang patriot. Jangan kita sia-siakan, walaupun 1 detik untuk terus berjuang bersama-sama menuju swasembada pangan, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju,” pungkas Menko Zulhas.
Dalam perhelatan yang ditangani Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal hari ini dihadiri antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Perdagangan Budi Santoso; Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi; dan Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto.
Lalu ada pula Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin; Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi; Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria; Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk; dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. NFA
