SAMBAS – Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Brigade Pangan di Pendopo Balairung Sari, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu (14/06/2025).
Rakor ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Brigade Pangan merupakan kelompok kerja yang dirancang untuk mengelola lahan pertanian secara modern dan terintegrasi. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kesejahteraan petani, sekaligus mengakselerasi pencapaian swasembada pangan nasional. Namun dalam perkembangannya, ditemukan berbagai kendala seperti terbatasnya akses lahan, belum optimalnya pemanfaatan alsintan, serta tumpang tindih kelembagaan di tingkat tapak.
Dalam Rakor ini, tercatat bahwa luasan lahan yang telah terkonsolidasi oleh Brigade Pangan berada pada kisaran 150–260 hektare. Dari 29 sampel BP, sebanyak 17 sudah mencapai Indeks Pertanaman (IP) 200, sembilan BP masih di bawah IP 200, dan tiga BP masih berada di angka IP 100.
Kendati sebagian besar Brigade Pangan telah menerima bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2, traktor roda 4, rotavator, dan pompa air, pemanfaatannya masih minim karena petani lebih memilih alsintan milik UPJA lokal yang lebih familiar. Demikian pula dengan bantuan benih, yang belum dapat ditanam karena lahan masih dikelola oleh petani eksisting.
Kepala BBPP Batu, Roby Darmawan, menyebut perlunya pendekatan partisipatif dan musyawarah dalam mengatasi persoalan konsolidasi lahan.
“Brigade Pangan tidak bisa berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi nyata antara BP, penyuluh, Babinsa, dan petani pemilik lahan agar pengelolaan lahan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan BP, termasuk pelatihan teknis budidaya, manajemen air, dan literasi keuangan agar setiap BP mampu menjadi unit usaha tani yang mandiri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam arahannya, kembali menegaskan bahwa LTT (Luas Tambah Tanam) adalah langkah strategis untuk menciptakan swasembada pangan.
“Monitoring harian dan data lapangan yang terukur adalah dasar dari pengambilan keputusan yang akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menyoroti pentingnya optimalisasi lahan-lahan potensial di Kalimantan Barat. Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antar pihak, serta perlunya keberanian dari BP untuk mulai mengakses pembiayaan seperti KUR, agar usaha tani dapat berjalan berkelanjutan.
Hasil Rakor juga mencatat adanya keragaman pola kerja sama antara Brigade Pangan dengan pemilik lahan. Sebagian besar memiliki skema MoU selama lima tahun dengan sistem bagi hasil 70:30. Namun terdapat pula model kerja sama lain seperti 60:40 dan bahkan 10:90, tergantung pada kontribusi biaya budidaya.
Sebagai tindak lanjut, BBPP Batu akan memfasilitasi pelatihan teknis dan pendampingan kelembagaan, serta mendorong pemanfaatan penuh alsintan dan saprodi di lapangan. Koordinasi rutin antar penyuluh, Babinsa, dan LO BP juga akan diperkuat untuk memastikan ketercapaian target.
Dengan upaya menyeluruh ini, Brigade Pangan diharapkan dapat menjawab tantangan dan menjadi motor penggerak pertanian modern berbasis korporasi yang mampu bersaing dan mandiri. Prima/SAI/BBPPBATU
