MEDAN – Rapat koordinasi penyaluran bantuan beras di Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025), menjadi angin segar bagi para relawan yang sejak awal berjibaku di lokasi banjir, longsor, dan gempa bumi di 17 kabupaten/kota di Sumut. Dari Posko Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara, para relawan menyebut keputusan pemerintah melalui kolaborasi Kementan, Bapanas, Perum Bulog, dan Pemprov Sumut untuk memperkuat suplai beras sebagai “oksigen” bagi dapur umum yang selama ini bekerja dengan stok serba terbatas.
Relawan menggambarkan situasi lapangan yang kompleks: lebih dari 1,66 juta warga terdampak, 135.264 jiwa mengungsi, dan ratusan ribu lainnya terisolasi akibat banjir bandang yang memutus akses jalan serta longsor yang menutup jalur distribusi. Dalam kondisi seperti itu, dapur umum sangat bergantung pada pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan makan harian pengungsi.
Di Posko tersebut, salah satu relawan Pramuka Dicky menyampaikan harapannya, “Semoga bantuan beras yang disalurkan oleh Bapanas bisa berjalan lancar dan tiba tepat waktu di Sibolga, karena semua akses darat ke Sibolga masih terputus.” ungkapnya.
Pernyataan ini menggambarkan harapan para relawan terhadap masuknya bantuan ke titik-titik terisolasi yang sangat bergantung pada kepastian logistik.
Karena itu, Ia menilai penggunaan data rinci BPBD mulai dari total terdampak, jumlah pengungsi, meninggal, hilang, hingga kondisi unik per kabupaten/kota memberikan kepastian bahwa penyaluran beras kini akan dilakukan lebih terukur, berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Dari perspektif dapur umum, beras adalah komponen yang paling krusial. “Sekali pasokan seret, antrean makan langsung memanjang dan potensi kerawanan sosial meningkat,” ujar Kepala Bidang RR BPBD Sumut, Zul.
Dengan adanya komitmen Bapanas untuk memaksimalkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta mempercepat distribusi melalui Bulog dan pemerintah daerah, para relawan merasa memiliki sandaran yang kuat untuk terus menyalakan api dapur.
Relawan berharap kesinambungan suplai ini dijaga setidaknya hingga masa tanggap darurat berakhir, mengingat sebagian besar warga kehilangan mata pencaharian dan belum mampu kembali mandiri. Bagi mereka, keberpihakan negara melalui penyaluran beras bukan hanya soal logistik, tetapi juga pesan moral bahwa perjuangan mereka di garis depan tidak dilakukan sendirian.
Dalam rakor tersebut, Deputi Ketut Astawa juga menyinggung tantangan penyaluran di wilayah pantai barat yang akses daratnya terputus. “Untuk Kota Sibolga dan kawasan sekitarnya, termasuk Tapanuli Tengah, kita bersiap menggelar distribusi melalui jalur udara bersama TNI AU. Akses dari Medan dan Bandara Ferdinand Lumbantobing di Pinangsori masih sangat terbatas akibat kerusakan jalur darat,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini turut berdampak pada pasokan ke Pulau Nias. “Kondisi Sibolga tentunya kita harus antisipasi dampaknya terhadap daerah sekitar, seperti ke wilayah Nias. Karena itu, intervensi cepat menjadi keharusan agar stabilitas pangan tetap terjaga dan masyarakat tidak menanggung beban lebih berat di tengah situasi bencana,” tegasnya.
Ketut Astawa memastikan Bapanas bersama Kementan, Bulog, Pemda, dan seluruh stakeholder segera melakukan pengiriman beras secara bertahap begitu jalur dan cuaca memungkinkan, dengan prioritas pada kantong-kantong pengungsian berisiko tinggi. HNFA
