PUTUSSIBAU – Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Rapat Koordinasi Brigade Pangan Kalbar di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian pangan serta mempercepat pembentukan Brigade Pangan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kapuas Hulu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa percepatan kerja lapangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Ketahanan pangan adalah kunci kedaulatan bangsa. Karena itu, percepatan pembentukan Brigade Pangan harus menjadi gerakan bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan produksi pangan nasional terus meningkat dan merata,” tegas Mentan Amran.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian.
“SDM pertanian adalah ujung tombak dalam mewujudkan kemandirian pangan. Melalui Brigade Pangan, kita dorong petani, penyuluh, dan pelaku usaha tani untuk lebih tangguh, terampil, dan berorientasi hasil,” ujar Santi.
Rakor dibuka oleh Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Maryatiningsih, didampingi KJF Penyuluh Kabupaten, Saparin. Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya percepatan pembentukan Brigade Pangan agar selaras dengan target nasional.
“Kapuas Hulu di tahun 2025 mengusulkan lahan OPLAH seluas 1000 hektar dan lahan CSR sebesar 480 hektar serta telah membentuk 7 Brigade Pangan aktif. Namun, penguatan kelembagaannya perlu terus dilakukan agar sinergi lapangan semakin kuat dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh petani,” jelas Maryatiningsih.
Rakor yang dihadiri Kabid Penyuluhan Pertanian, KJF Penyuluh Kabupaten, perwakilan Liaison Officer (LO) BBPP Batu, pengolah data kecamatan, satgas swasembada pangan, serta penyuluh pendamping Brigade Pangan se-Kapuas Hulu ini membahas sejumlah hal teknis. Di antaranya kelengkapan dokumen teknis Brigade Pangan 2025, penerbitan surat rekomendasi pembukaan rekening, percepatan distribusi alsintan, dan peningkatan indeks pertanaman (IP).
Selain itu, Rakor juga menetapkan target pembentukan dua Brigade Pangan tambahan sebagai konsekuensi adanya penambahan 300 hektar lahan OPLAH 2025 yang disanggupi Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu. Rencananya, satu Brigade Pangan akan dibentuk di wilayah kerja BPP Kedamin dan satu lainnya di BPP Lanjak.
Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat melalui BBPP Batu dan pemerintah daerah diharapkan semakin solid dalam mempercepat pembentukan Brigade Pangan di Kapuas Hulu. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, namun juga menjadi fondasi penting menuju terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan. Haris*
